Pelacur Hukum dalam Siklus Hukum

“Melacur (entah kapan istilah ini ada sejak awal penciptaan manusia), kegiatan ini dilakukan atas dasar ‘ekonomi’, kekuasaan, dan paling parah menjadi sarana mengejar kenikmatan semata. . .”
( Al read’ )

Penegak hukum dalam tata hukum Indonesia adalah para insan-insan yang membela kepentingan hukum. Kita pasti pernah dengar ; kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara dan penegak hukum lainnya, dan masyarakat adalah obyeknya dan tempat penegakannya. Mereka adalah ujung tombak penegakan hukum positif di Indonesia. Bayangkan Indonesia tanpa mereka! Indonesia akan menjadi negara hukum tanpa penegakan. Chaos!!!
DPR kita melegasikan peraturan perundang-undangan dalam tahap2 perencanaan dan selanjutnya, diundangkan untuk menjadi Undang-undang yang mengikat semua warga negara dan berlaku untuk seluruh daerah teritorial Indonesia. Para insan penegak hukum tadi adalah ‘moncong’ senjata untuk melaksanakan hukum tersebut.

Hukum ditegakkan untuk kepentingan masyarakat yang secara sukarela memberikan sebagian haknya untuk dikelola dalam komunitas ‘negara’ (Apakah masyarakat Indonesia menyadari ini? harus dijawab secara pribadi). Tapi, masalah timbul ketika Hukum dan kepentingan masyarakat dibenturkan. Begitu banyak masalah apalagi di negara pluralistik seperti Indonesia. Mulai dari ke-Bhinekaan suku, agama, dan dipersempit dengan kesamaan tujuan dalam organisasi-organisasi dalam refleksi ‘penyamaan tujuan’. Yang akhirnya Hukum berimbas ke ‘kepentingan’ yang lebih dikenal dengan “POLITIK”.

Ketika hukum adalah kepentingan, maka jelas hukum adalah produk orang-orang yang memegang kekuasaan, jika boleh dikatakan adalah kelompok mayoritas yang memenuhi ruang-ruang perwakilan ‘rakyat’. Kemana angin kepentingan berhembus, disana muatan-muatan hukum disesuaikan dan diciptakan. Apalagi di sistem demokrasi, yang ujung-ujungnya berbicara dengan ‘kuantitas’ karena musyawarah untuk mufakat terlalu ‘usang’ untuk menentukan jawaban secara cepat. Masyarakat mayoritas di ‘lumbung’ kreator perundang-undangan akan mendesain ‘hukum’ versi “mereka”. Jadi Adakah ‘masyarakat’ adalah sebuah kuantitas mutlak tanpa kecuali dalam sistem demokrasi? atau kelompok “masyarakat” dengan pengecualian mereka yang tidak terwakili dalam lumbung ‘kepentingan’.

Terlepas dari hal tersebut, dalam tahap pertama eksistensi ‘hukum’ ini para kreator akan menjadi kreator berdasarkan ‘keinginan’ penguasa atau eksekutor, dan eksekutor lebih condong berbijak kearah mana dia lebih dekat (atau eksekutor kepalanya digenggam siapa?). Pemilik modal atau para Kapitalist atau masyarakat negaranya, atau ada majikan lainnya yang men-‘doktrin’ isi kepalanya.
Pada fase ini, “Para creator” mungkin memiliki kecenderungan melacurkan diri, entah dengan alasan yang mungkin tersebut di atas.

Setelah peraturan perundang-undangan terbentuk (yang merupakan hasil kepentingan masyarakat demokratis; yang berarti tidak sedemokratis pengertiannya ‘pemerintahan rakyat’), maka tugas para penegak hukum adalah melanggengkan pelaksanaan ‘kata-kata’ hukum tersebut. Hukum yang rusak dari boroknya sepertinya seandainya dilakukan ‘senormatif’ mungkinpun, hanya sebuah pembodohan publik. Apalagi kalau hukum rancangan ‘kepentingan’ yang pasti tidak mewakili masyarakat secara total tersebut ditegakkan oleh insan-insan yang juga ‘melacurkan’ diri. Bisa dibayangkan, kalau masyarakat yang tidak terwakili oleh muatan-muatan dalam hukum tersebut dalam ‘tata hukum’ akan menjadi korban yang pertama. Karena semua yang akan dilakukan oleh mereka dibatasi oleh hukum positif, dan yang agak ironis, pihak-pihak yang berkepentingan atau terwakili dalam ‘hukum’ atas kepentingan mereka, bahkan menjadi ‘lumbung’ padi bagi insan-insan ‘pelacur hukum’ ini (dengan paksaan atau tanpa paksaan).

Siklus hukum ini telah melahirkan pelacur-pelacur hukum yang tidak memiliki kepentingan dan idealisme kecuali ‘egoisme kepentingan pribadi’ yang pada akhirnya menjadi kanker yang menyerang dan menjadi kesatuan yang menyeramkan.

Jika tidak bisa menciptakan hukum yang melindungi seluruh anggota masyarakat, paling tidak penegak hukumnya adalah insan-insan yang berhati nurani yang melaksanakan muatan-muatan hukum yang disepakati, secara profesional meskipun hukum tersebut tidak mewakili masyarakat secara mutlak.

By; Deepest Al

Advertisements

About this entry