Gimmick Terakhir

Susah untuk menjadi orang baik dan benar di sini tuan!

Andai kealotan yang terjadi ini adalah sekali lagi upaya menjauhkan si Cina Ahok dari pesta demokrasi pemilihan Gubernur di ibu kota Jakarta. Pedang hukum kemudian sedang dijadikan alat menyisihkan calon kuat pemenang DKI -1 ini. Solid warga lintas daerah terlihat dalam naungan gerakan bela agama -Islam- ini. Gerakan 411 yang konon masih akan ada jilid selanjutnya adalah sebuah pesan. Tepuk tangan apresiasi untuk gerakan konsolidasi yang terjadi pada hari itu. Daya penarik mereka untuk merapatkan barisan patut menjadi sebuah warning yang jelas. Di tangan yang baik maka gerakan tersebut akan sangat bermanfaat sebaliknya di tangan yang jahat, gerakan massa seperti itu adalah malapetaka.

Sayang, jika tujuan gerakan tersebut dengan balutan bela agama untuk memaksa pemerkosaan hak konstitusi si Cina untuk segera di-penjara akan sangat melenceng dari keadilan. Proses hukum ideal itu berjalan bukan dengan tekanan sedikit atau banyaknya massa. Hal ini sepatutnya disadari penuh para tokoh berpendidikan di belakang aksi massa tersebut, kecuali pada dasarnya mereka mengharapkan ada tujuan tersembunyi. Kontrol prilaku dan kedewasaan berpikir dan bersikap sedang diuji untuk setiap pribadi warga negara Indonesia di masa ini, tanpa terkecuali. Mulai dari rakyat kecil hingga pejabat tertinggi negara.

Gimmick terakhir dari para opportunis politik harus menjadi aksi massa terakhir yang membuka keran kedewasaan berkonstitusi dan berdemokrasi. Si Cina dan Si Kristen Si Hindu Si Buddha dan lainnya memiliki hak yang sama dihadapan konstitusi.

Ego bahwa ketimpangan pemikiran adanya eksklusifitas mayoritas berhak mendapat lebih atas hak konstitusional adalah pengkhianatan kepada demokrasi Pancasila. Penistaan kecerdasan pada para pendiri bangsa. Termasuk pelecehan pada hak warga negara dan hak kemanusiaan untuk berkonstribusi pada masyarakat. Haruslah lakon opportunis ini berlalu dan jadi pembelajaran.

Akh, andai yang itu dari sudut pandang politik kekuasaan pemilihan kepala daerah. Sikap untuk diperlakukan sama dihadapan konstitusi tentu harga mati kecuali konstitusi di sini telah berubah. Khalifah seperti yang kelompok itu perjuangkan atau kerajaan Hindu – Budha seperti Dinasti Sriwijaya atau Majapahit.

Andai lah juga rapatnya barisan itu sebuah kinerja tiada henti dari sentimen mayoritas -agama- untuk unggul dan di – eksklusif – kan dengan segala macam cara – yang jahat, maka ide dan kinerja seperti itu pasti akan sangat berbahaya.

Untung ada hukum kalau sudah begitu!

 

Advertisements

About this entry